Mengenal Lebih Dekat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Oleh Tim PKK Network/Intan Nuraeni 

Asal Usul PKK

Pada awalnya PKK merupakan singkatan dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 1961. Titik balik terjadi saat Isriati Moenadi, Isteri Gubernur Jawa Tengah, membentuk PKK di tengah kondisi masyarakat yang menderita gizi buruk. Keberhasilan gerakan PKK di Jawa Tengah memperoleh perhatian pemerintah pusat, dan Presiden Suharto memerintahkan pelaksanaannya di seluruh provinsi di Indonesia.

PKK secara resmi diakui oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980, yang menempatkannya sebagai Seksi ke-10 di Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Peran PKK semakin dikuatkan oleh TAP MPR No. II/MPR/1983, yang menetapkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sebagai wahana untuk meningkatkan peran wanita dalam pembangunan. 

Singkatan PKK berubah pada tahun 2000. Pada tahun tersebut, dalam Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK di Bandung, PKK berubah menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Perubahan ini mencerminkan evolusi peran dan fokus PKK dalam menghadapi berbagai dinamika dan tuntutan pembangunan di Indonesia.

Pada tahun 2010, Rakernas VII PKK yang dipimpin oleh Ketua Umum Hj. Vita Gamawan Fauzi menghasilkan keputusan untuk menyesuaikan dan menetapkan Hari Kesatuan Gerak PKK. Sebelumnya, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dilaksanakan setiap tanggal 27 Desember, dipindahkan ke tanggal 4 Maret.

Peran PKK dalam Kesejahteraan Keluarga

PKK turut serta memfasilitasi layanan kesehatan di Posbindu       (Dok. @tppkkbali).

PKK memiliki peran penting dalam kesejahteraan keluarga, di dalamnya sudah terbagi menjadi beberapa Kelompok Kerja (Pokja) yang masing-masing memiliki peranannya tersendiri. 

Lebih jelasnya sebagai berikut: 

Pokja I:

Mengelola program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Program Gotong Royong. Tugasnya adalah memantapkan kerukunan antar umat beragama, meningkatkan ketahanan keluarga, dan memberdayakan lansia. Prioritas program melibatkan pembinaan kesadaran bela negara, kesadaran hukum, pola asuh anak, serta gotong royong.

Pokja II:

Mengelola program Pendidikan dan Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi. Tugasnya mencakup peningkatan pendidikan dan keterampilan dalam keluarga, program Bina Keluarga Balita (BKB), dan pengembangan kelompok belajar. Prioritas program termasuk peningkatan keterampilan keluarga, pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Ppendapatan Keluarga (UP2K), dan motivasi keluarga terhadap koperasi.

Pokja III:

Mengelola program Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga. Tugasnya melibatkan upaya peningkatan ketahanan keluarga dalam bidang pangan, penganekaragaman tanaman pangan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Prioritas program mencakup ketahanan pangan keluarga, penggunaan bahan sandang dalam negeri, dan pemasyarakatan rumah sehat dan layak huni.

Pokja IV:

Mengelola program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat. Tugas termasuk meningkatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat, mengembangkan pelaksanaan Posyandu, dan melaksanakan program keluarga berencana. Prioritas program melibatkan pencegahan penyakit, kelestarian lingkungan, dan peningkatan perencanaan sehat keluarga.

Sinergi PKK dengan BKKBN 

Kegiatan PKK yang bersinergi dengan BKKBN (Dok. Kecamatan Medan Deli)

Seperti dilansir website resmi BKKBN pada 18/10/2023, PKK memiliki 10 Program Pokok PKK yang sejalan dengan program Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Meskipun memiliki struktur dan sifat organisasi yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam upaya memberdayakan masyarakat. BKKBN menangani keluarga dari pembentukan hingga beranjak lansia, sementara PKK berfokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Keduanya menjalankan peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Program pokok PKK yang sejalan dengan program BKKBN menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. PKK, sebagai gerakan masyarakat yang bersifat ‘community-based’, memberikan kontribusi tanpa hanya bergantung pada dana, melainkan pada kekuatan gerakan masyarakat.

Simbiosis mutualisme antara PKK dan BKKBN menjadi kunci kesuksesan. Keduanya saling menguntungkan. PKK, sebagai gerakan masyarakat yang berbasis komunitas, memberikan kekuatan bukan hanya dalam hal dana, tetapi juga melalui kekuatan gerakan masyarakat. Sinergi ini tidak hanya menguntungkan kedua lembaga tersebut, melainkan terutama bagi masyarakat sasaran di tingkat keluarga. 

Editor: DHE